Dedi Mulyadi Minta Normalisasi Kali CBL Tuntas Tahun Ini
Dedi Mulyadi Meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi Mempercepat Penyelesaian Normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Proyek sepanjang 16 kilometer tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko banjir yang kerap mengancam sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi, terutama menjelang musim hujan.
Permintaan itu di sampaikan Dedi Mulyadi saat meninjau langsung pekerjaan normalisasi Kali CBL bersama Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja pada Senin (26/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Dedi menyoroti pekerjaan yang masih menyisakan sekitar satu kilometer dan meminta pemerintah kabupaten segera menyelesaikan kebutuhan anggaran yang di perlukan.
Menurut Dedi, penyelesaian proyek tidak seharusnya di tunda apabila kekurangan dana yang di butuhkan masih dapat di penuhi melalui anggaran pemerintah daerah. Ia memperkirakan tambahan biaya sekitar Rp 2 miliar cukup untuk menuntaskan pekerjaan yang tersisa.
Normalisasi Kali CBL Di Kebut
Normalisasi Kali CBL merupakan pekerjaan pengerukan dan pemulihan kapasitas sungai yang melintasi Kecamatan Cibitung, Tambun Utara, dan Sukawangi. Sungai tersebut memiliki peran penting dalam menampung serta mengalirkan air dari sejumlah saluran menuju kawasan hilir. Seiring waktu, penumpukan sedimentasi menyebabkan dasar sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dan debit air meningkat secara bersamaan.
Jika kapasitas aliran tidak memadai, air berpotensi meluap dan menggenangi kawasan permukiman maupun lahan pertanian di sekitarnya. Karena itu, pengerukan dan normalisasi di perlukan agar aliran air dapat kembali berjalan lebih lancar. Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya menargetkan pekerjaan normalisasi Kali CBL sepanjang 16 kilometer selesai pada akhir tahun ini. Pengerjaan di lakukan secara bertahap dengan dukungan sejumlah alat berat untuk mempercepat pengangkatan material sedimentasi. Dedi menilai penyelesaian pekerjaan tersebut perlu menjadi prioritas karena kondisi cuaca tidak dapat di prediksi sepenuhnya.
Dedi Mulyadi Tiga Jembatan Jadi Perhatian Pemerintah
Selain menyoroti pengerukan sungai, Dedi Mulyadi turut memperhatikan keberadaan tiga jembatan di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara. Infrastruktur tersebut di nilai berpotensi menghambat kelancaran aliran air menuju Kali CBL. Keberadaan jembatan yang mengganggu kapasitas aliran dapat menjadi persoalan ketika debit air meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah berencana melakukan penanganan terhadap jembatan-jembatan tersebut agar fungsi sungai dapat kembali optimal.
Dedi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu pembangunan kembali jembatan setelah proses pembongkaran di lakukan. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pengerukan badan sungai, tetapi juga memperhatikan infrastruktur yang memengaruhi kelancaran aliran air. Langkah tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perencanaan pembongkaran, pengerjaan sungai, hingga pembangunan kembali jembatan harus di lakukan secara terintegrasi agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Koordinasi Pemerintah Jadi Kunci
Percepatan normalisasi Kali CBL dan Kali Mati menunjukkan pentingnya kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menangani persoalan banjir. Pengerukan sungai perlu di sertai perbaikan infrastruktur, pengawasan aliran air, serta pemulihan fungsi saluran yang mengalami pendangkalan. Penyelesaian proyek pada akhir tahun ini di harapkan dapat meningkatkan kapasitas sungai dan mengurangi risiko luapan air ketika hujan deras terjadi. Meski demikian, normalisasi bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir. Pemeliharaan berkala, pengelolaan sampah, dan pengendalian pembangunan di sekitar sungai juga di perlukan.
Dengan percepatan pekerjaan dan pemenuhan anggaran yang di butuhkan, pemerintah berharap penanganan Kali CBL dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Target penyelesaian pada akhir 2026 kini menjadi pekerjaan penting agar kesiapan menghadapi musim hujan dapat di tingkatkan. Ia juga membuka kemungkinan penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan kondisi darurat. Namun, apabila pekerjaan tidak dapat di selesaikan pada 2026, kelanjutannya akan di pertimbangkan untuk tahun anggaran berikutnya.
